PARAMETERMEDIA.COM – Kantor kepresidenan Korea Selatan merilis video pernyataan Presiden Yoon Suk-yeol setelah ia resmi ditahan oleh Departemen Investigasi Kejahatan Kantor Pejabat Tinggi (CIO).

Pernyataan publik tersebut direkam sebelum ia meninggalkan kediamannya di Hannam-dong, Yongsan-gu, Seoul, menuju ke markas CIO di Gwacheon, selatan Seoul, Rabu 15 Januari 2025.

Dalam pesannya Yoon yang juga seorang mantan jaksa ini, menyebut keputusan darurat militer adalah kewenangan pemerintahan dan tidak tunduk pada putusan pengadilan.

Ia bersikeras bahwa penahanannya bersifat ilegal dan mengklaim keputusan untuk memberlakukan darurat militer adalah hal yang wajar.

Walaupun begitu Ia memutuskan untuk mematuhi penyelidikan CIO dan demi untuk menghindari pertumpahan darah.

Mengutip Yonhap dan The Korea Herald, meskipun seorang presiden Korea Selatan memiliki kekebalan dari tuntutan pidana, namun tidak kebal terhadap tuduhan pemberontakan atau makar.

Yoon menuduh lembaga penyidik CIO ​​telah membohongi masyarakat dan memaksakan surat perintah yang tidak sah, melalui surat perintah yang dikeluarkan oleh instansi yang tidak memiliki hak penyidikan.

Kuasa hukum Yoon juga menyebutkan bahwa CIO tidak memiliki hak untuk menyelidiki dugaan pemberontakan atau makar, tetapi masalah korupsi dan lainnya.

Terpisah dari penyelidikan kriminal, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menentukan apakah Yoon akan diberhentikan dari jabatannya sebagai presiden atau akan di kembalikan kekuasaannya.

Tim hukum Yoon Suk-yeol telah meminta Mahkamah Konstitusi Korea Selatan (Heonbeop Jaepanso) menunda sidang pemakzulan kedua, yang awalnya ditetapkan pada 16 Januari.

Pernyataan tim hukum menyebut menggelar sidang pemakzulan saat Yoon dipenjara akan melanggar hak-haknya. Pada sidang pertama 14 Januari, Yoon tidak hadir dalam sidang karena masalah keamanan dan adanya surat perintah penangkapan.

Mahkamah Konstitusi akan memutuskan dan mempertimbangkan nasib Yoon dalam waktu selama 180 hari.**