PARAMETERMEDIA.COM – Permohonan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) 2024 Kabupaten Sukabumi yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 1, Iyos Somantri-Zainul S kandas dan ditolak oleh Mahkamamah Konstitusi dalam persidangan pada 5 Februari 2025.
Majelis menyatakan bahwa klaim tentang telah terjadinya pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dalam Pemilihan Bupati (Pilbup) Sukabumi yang menguntungkan pasangan nomor urut 2, Asep Japar-Andreas, tidak terbukti secara hukum.
Pada 10 Desember 2024, pasangan nomor urut 1 Iyos-Zainul mengajukan gugatan hasil rekapitulasi perolehan suara Pilbup Sukabumi yang telah ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi, nomor 3057 Tahun 2024.
Dengan selisih 65.872 suara atau sekitar 6,19 persen, KPU Kabupaten Sukabumi menetapkan kemenangan pasangan Asep Japar-Andreas dengan 564.862 suara, sementara Iyos-Zainul memperoleh sebanyak 498.990 suara.
Dalam gugatan tersebut disampaikan bahwa telah terjadi politik uang dibeberapa kecamatan, penggelembungan suara di 27 kecamatan dan tersebar di 469 TPS.
Pemohon meminta majelis untuk mendiskualifikasi atau menyatakan bahwa perolehan suara di 469 TPS tersebut tidak sah dan mengajukan pemungutan suara ulang.
Gugatan itu juga menyinggung adanya keterlibatan Bupati Sukabumi Marwan Hamami, sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi, yang tidak mengambil cuti saat masa kampanye.
Adanya keterlbatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan birokrasi, dan penggunaan fasilitas pemerintah untuk pemenangan pasangan nomer urut 2 Asep Japar-Andreas, yang didukung oleh Bupati Marwan Hamami.
Hakim Konstitusi Arsul Sani dalam putusannya menyatakan bahwa pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU Kada Kabupaten Sukabumi.
Asrul Sani juga menyebutkan bahwa sesuai Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tentang syarat ambang batas yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan PHPU Kada Sukabumi, yakni 0,5 persen atau setara 5.319 suara.
Dengan keputusan ini maka pasangan Asep Japar-Andreas secara resmi akan dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025, yang dilakukan serentak.
Sementara untuk daerah yang gugatannya dilanjut, pelantikan kepada daerah akan dilakukan setelah diputuskan Mahkamah Konstitusi dan inkrah, waktunya disesuaikan dengan hasil putusannya.
Mahkamah Konstitusi (MK) telah meregistrasi 309 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) 2024. Dari total tersebut, 23 di antaranya merupakan perkara PHP Gubernur dan Wakil Gubernur.
Sedangkan untuk PHP Walikota dan Wakil Walikota sebanyak 49 perkara, dan 237 lainnya merupakan perkara PHP Bupati dan Wakil Bupati.
Komposisi Panel Hakim dalam persidangan PHPU 2024, yakni: Panel I terdiri atas Hakim Konstitusi Suhartoyo, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P Foekh, dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah; Panel II terdiri atas Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Arsul Sani, dan Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur; serta Panel III terdiri atas Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, dan Hakim Konstitusi Anwar Usman.**
