PARAMETERMEDIA.COM – Belum selesai masalah kasus dugaan Ijazah palsu dan masalah Kepulauan Raja Ampat, yang juga diduga dijadikan sebagai lahan bisnis nikel oleh mantan presiden, kini muncul kegaduhan lainnya di media sosial.

Kali ini terkait keputusan Mendagri yang menetapkan empat pulau di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, yang kini masuk ke wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara (Sumut).

Keempat pulau yang memicu sengketa tersebut yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek.

Di media sosial X akun Monica pada 9 Juni mengunggah video dengan judul tulisan “GENK OSLO “BERKOLABORASI” MEMINDAHKAN DAERAH DI ACEH SINGKIL MENJADI BAGIAN WILAYAH SUMUT.”

Netizen mengendus, mencurigai adanya maksud serta tujuan tertentu Menteri dalam negeri Tito Karnavian dan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, yang merupakan menantu Jokowi.

Akun X Arif Wicaksono mencurigai adanya cipta kondisi oleh Mendagri terkait pemindahan pulau tersebut. Ia menyinggung pulau-pulau milik Aceh tersebut memiliki potensi cadangan migas besar, menurutnya pemindahan kepemilikan itu akan memicu kegaduhan baru.

Akun GOLD menduga adanya temuan potensi cadangan minyak terbesar di dunia yang melebihi 20 kali cadangan minyak Arab Saudi. Menurutnya lebih baik pulau-pulau itu di rebut kembali.

Akun LoeLa menambahkan situasi ini akan berbahaya, berpotensi konflik yang berakhir dengan tuntutan Aceh yang merdeka. Konflik membela kepentingan bisnis oligarki dan keserakahan pejabat pusat dengan mengambil wilayah dan menindas rakyatnya sendiri.

@diehard menuliskan ” menterimu TITO ini kn mantan anak buah Jokowi, sedangkan mantu Jokowi skr Gub. Sumut, jng sampe Jokowi tll menekan pemerintahan anda Pak. skl lg kita mengingatkan, jng sampe Indonesia dibubarkan oleh Jokowi n projonya, setelah Papua, mrk mau mainkan Aceh.”

@EdanSingWaras “Karena Genk Solo Tau Kalau Integritas Gubernur Aceh yg tidak bisa ditawar, maka jalan satu² agar izin Tambang bisa diteken adalah dengan menjadikan wilayah teesebut masuk ke wilayah sumut,karena kita tau lah siapa pemimpin Sumut. Gerakan Rakyat perlu untuk Ganyang Genk Solo.”

Mengutip Serambi News proses pemindahan kepemilikan pulau-pulau tersebut telah berlangsung sejak tahun 2022.

Melalui Kepmendagri Nomor 300.2.2 – 2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, keempat pulau itu ditetapkan pindah tangan pada tanggal 25 April 2025.**