PARAMETERMEDIA.COM – Presiden Rusia Vladimir Putin kembali menandatangani perubahan undang-undang yang memperberat hukuman terhadap pelaku pemberontakan bersenjata, terorisme dan ekstremisme.
Amandemen yang diusulkan oleh Parlemen Duma Negara Rusia bulan ini menjelaskan bahwa Pengadilan Rusia memiliki kewenangan untuk menetapkan hukuman penjara seumur hidup, dan sebagai strategi baru untuk melawan terorisme dan ekstremisme.
Dalam undang-undang sebelumnya tercatat bahwa para pelaku pemberontakan hanya ditahan selama 12 hingga 20 tahun penjara, disertai pembatasan kebebasan.
Jika rencana pemberontakan tersebut merenggut korban jiwa atau konsekuensi lainnya, maka para pelaku utama dan pengikutnya terancam hukuman 15 hingga 20 tahun penjara, denda 500 ribu rubel dan pembatasan kebebasan.
Disebutkan juga bahwa pengadilan dapat memutuskan kemungkinan hukuman yang lebih berat atau hukuman seumur hidup.
Dalam dokumen tersebut juga dijelaskan seseorang bisa bebas dari tanggung jawab hukum, jika pelaku konspirasi membocorkan rencana pemberontakan atau melakukan tindakan lainnya yang melindungi keamanan Rusia.
Undang-undang ini menekankan bahwa mereka yang berpatisipasi aktif dan terbukti bersalah atas kejahatan ini tidak akan lagi memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat.
Ditetapkan juga pasal pidana baru bagi warga negara asing yang terlibat atau membantu pemberontakan yang mengancam keamanan nasional Rusia, yaitu dengan hukuman selama15 tahun penjara.
Media Ukraina UNN melaporkan bahwa salah satu tujuan undang-undang tersebut yaitu untuk menghapuskan ancaman yang datang dari Ukraina. Tujuan lain disebutkan sebagai upaya untuk mengintegrasikan sosial dan budaya di wilayah pendudukan Ukraina.
Pusat Penanggulangan Disinformasi di Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina menuduh Rusia berupaya menghapus gagasan dekolonisasi dan memperparah masalah nasional Ukraina, dengan secara aktif mempromosikan gagasan persatuan historis rakyat Federasi Rusia.
Sebelumnya pemberontakan terjadi pada bulan Juni 2023, dilakukan oleh pemimpin Wagner, Evgeny Prigozhin, dimana ia bersama pasukannya berencana untuk memasuki Moskow, setelah ia merebut benteng utama Ukraina di Bakhmut.
Prigozhin terlibat perseteruan dengan Kementerian Pertahanan Rusia, yang menurutnya gagal menyediakan peralatan dan amunisi.
Namun dengan upaya mediasi yang di prakarsai oleh Presiden Belarusia Alexander Lukashenko, Ia kemudian setuju untuk menghentikan rencana serangan ke Moskow.
Dua bulan setelah itu Prigozhin bersama anak buahnya tewas dalam kecelakaan pesawat tidak jauh dari Moskow.
Mengutip RT, Vladimir Putin telah meratifikasi 84 perubahan undang-undang Rusia dan menandatangani sebanyak 563 undang-undang pada tahun ini.*
