Andando precedentemente nella nostra apprezzamento abbiamo agognato di stimare i migliori confusione online AAMS per ordine. Qualsivoglia giocatore ha le...
Зі свого боку, Beton казино пропонує широкий спектр механізмів підтримки відповідальної гри. Користуйтеся їхніми інструментами, щоб підвищити контроль над бюджетом...
PARAMETERMEDIA – Craig Mokhiber menyatakan pengunduran dirinya dari jabatan Direktur Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB.
Dalam suratnya pada 28 oktober 2023, yang ditujukan kepada kepala hak asasi manusia PBB Volker Turk di Jenewa, ia menyatakan bahwa lembaga itu telah gagal lagi untuk mencegah genosida.
Ia mengundurkan diri karena genosida Israel yang di dukung Barat terhadap warga Gaza Palestina.
Mokhiber menuduh Amerika Serikat, Inggris dan negara-negara Eropa memberikan telah perlindungan politik dan diplomatik atas kekejaman Israel.
Dalam pernyataan tertulisnya ia mengatakan bahwa ia pernah bertugas dan tinggal di Gaza di bidang HAM untuk PBB pada tahun 90an.
Mokhiber menulis bahwa sebelumnya PBB telah gagal menghentikan genosida di negara-negara lain seperti di Rwanda, Bosnia, dan warga sipil Rohingya di Myanmar.
Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB mengatakan bahwa Mokhiber resmi mengundurkan diri pada hari Selasa 31 Oktober 2023.
Di akun X yang dulu Twitter Mokhiber meluapkan kemarahannya terhadap Barat dan media utama.
The #genocide we are witnessing in #Palestine is the product of decades of Israeli #impunity provided by the US & other western governments & decades of #dehumanization of the Palestinian people by western corporate media. Both must end now. Speak up for #HumanRights
Western corporate media dehumanize Palestinians & violate human rights law with propaganda for war & advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility & violence. In the wake of this #genocide, there must be an accounting.
Mokhiber menjelaskannya secara detail alasan ia mengundurkan diri dalam sebuah wawancara dengan Democracy Now di YouTube.
Seperti yang diketahui bahwa Majelis Umum PBB selama ini hanya dapat mengeluarkan resolusi yang tidak mengikat terutama terhadap situasi yang kritis.
Misalnya resolusi terbaru terkait Israel dan Palestina, yang dirancang oleh 22 negara Arab yang isinya menyerukan gencatan senjata, dengan pemungutan suara 120 berbanding 14 dan 45 abstain.
Hal tersebut karena seluruh kekuasaan di PBB berada di tangan anggota istimewa Dewan Keamanan PBB, dimana pihak pemenang pada perang dunia ke-2 masih mempunyai hak veto masing-masing.
Hal tersebut membuktikan bahwa politik di PBB selalu mengesampingkan Hak Asasi Manusia.
Walaupun organisasi-organisasi kemanusiaan di PBB seperti WHO, Program Pangan Dunia, UNHCR, IOM, dan lainya telah melakukan tugas dengan baik.
Namun dari sisi politik PBB tidak ada harapan kearah yang lebih baik, dimana pembicaraan mengenai reformasi tidak membuahkan hasil.
Hampir delapan dekade setelah pembentukannya, Dewan Keamanan tetap memiliki lima anggota tetap China, Perancis, Rusia , Inggris, dan Amerika Serikat.
Yang semakin memperparah situasi ini masing-masing negara mempunyai hak veto yang memungkinkan mereka secara sepihak memblokir resolusi Dewan Keamanan yang bertentangan dengan kepentingan nasionalnya.
Dampaknya adalah seringnya terjadi kelumpuhan dewan, yang diperburuk dengan semakin dalamnya persaingan geopolitik antara negara-negara Barat dengan China dan Rusia.
Kebuntuan diplomatik berakibat kepada situasi dimana, Dewan Keamanan PBB selalu terjebak dalam kesulitan.*
