Publik dan Politisi Soroti Parcok dalam Proses Pilkada 2024

PARAMETERMEDIA.COM – Istilah Partai Coklat menjadi tagar viral dimedia sosial, setelah beberapa tokoh politik mengungkapkan adanya keterlibatan kepolisian pada Pilkada 2024.
Kisruh ini mencuat terutama saat para politisi PDIP mengkritisi dan menemukan fakta-fakta dilapangan saat berlangsungnya proses pelaksanaan pemilu, meskipun partai banteng ini masih banyak memenangkan pilkada di kabupaten dan kota.
#MendesakGantiKapolri
— Balya Bin Malkan (@balyabinmalkan_) December 1, 2024
Nah, bagaimana ini Mr @prabowo
Intimidasi hukum Parcok ke kades untuk memenangkan pasl0n² yg didukung @jokowi
Sepertinya Solusinya institusi P0lri didaftarkan saja jadi partai coklat ke @KPU_ID atau kembalikan statusnya ke zaman Orba saja! pic.twitter.com/IybBTq82m6
Dalam berbagai perbincangan publik Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus menuduh adanya mobilisasi kepolisian dan ASN yang masiv selama proses pemilu berlangsung, di 9 propinsi.
Menurut Deddy bahwa pemenang pemilu ini adalah Kapolri dan Menteri Dalam Negeri. Ia juga telah mengusulkan agar Polri di kembalikan ke Kementerian Dalam Negeri.
PARCOK pemenang Pileg, Pilpres dan Pilkada yang sesungguhnya 🤣🤌 pic.twitter.com/ljpocBB3ao
— Tommy Shelby (@TOM5helby) December 3, 2024
Anggota DPR RI Fraksi NasDem, Yoyok Riyo Sudibyo, saat raker Komisi I DPR dengan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI, pada 25 November 2024, menyebutkan maraknya di media dengan kemunculan partai baru, yakni Partai Coklat.
Mayor sekaligus mantan Bupati Batang 2012-2017 dan lulusan Akademi Militer pada 1994 yang pensiun dini ini mengatakan bahwa istilah Partai Coklat muncul bersamaan saat berlangsungnya Pilkada 2024.
Di hadapan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI Agus Subiyanto, Yoyok juga mempertanyakan netralitas TNI saat proses demokrasi berlangsung yang dinilainya brutal.
BREAKING NEWS
— HUMOR JON TAMPAN (@HumorJonTampan) December 1, 2024
"Terungkap sudah, bahwa
kemunculan partai baru itu bernama PARTAI COKLAT alias PARCOK!"#BreakingNews#Ngik pic.twitter.com/3S0skNv7Z5
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto dalam video yang banyak beredar di media sosial menyinggung keterlibatan polisi dan keterkaitannya dengan Joko Widodo yang sedang membangun kerajaan politik.
Ia menyebut Jokowi menempatkan keluarga dan orang orang terdekatnya untuk mempertahankan pengaruhnya.
Anggota DPR dari PDI Perjuangan (PDI-P) TB Hasanuddin dalam wawancara Kompas, juga mengungkapkan bahwa DPP PDI-P memiliki bukti terkait pengerahan aparat kepolisian pada Pilkada 2024.
Sementara itu menurut Rocky Gerung di channel YouTube nya mengatakan bahwa kejengkelan PDIP terhadap proses pelaksana Pilkada kemarin memuncak terutama dengan adanya keterlibatan aparat.
Ia juga menyebut Joko Widodo sebagai mantan kader PDIP, menggunakan pengaruhnya dalam Pilkada.
Namun Rocky mengingatkan bahwa keterlibatan polisi dalam pilkada dan keterkaitannya dengan Joko Widodo adalah masalah yang sangat serius dan harus didalami.*
