PARAMETERMEDIA.COM – Wacana untuk mengembalikan pengelolaan SMA dan SMK dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota, ditanggapi sindiran keras oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Asep Wahyuwijaya.
Wacana tersebut terungkap saat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, berkunjung ke salah satu sekolah di Cigombong, Kabupaten Bogor, Jumat, 31 Maret 2023.
Ridwan mengakui pengelolaan SMA dan SMK di Jabar saat ini melalui Kantor Cabang Dinas yang dibagi per wilayahnya, menjadi kurang efektif dengan pengelolaannya yang cukup jauh.
Berbeda dengan saat ia menjabat sebagai Wali Kota Bandung, koordinasi teknis SMA dan SMK oleh daerah, lebih mudah dan terjangkau.
“Secara pribadi saya cenderung setuju. Karena dulu waktu saya jadi wali Kota Bandung lebih dekat koordinasi teknisnya dan saat pindah ke provinsi memang agak jauh,” katanya.
Menurutnya peralihan pengelolaan bisa mempermudah pemerintah dalam melakukan koordinasi demi menekan angka tawuran antar pelajar.
Mengutip Antara, 4 April 2023, Asep Wahyuwijaya meminta Gubernur Ridwan Kamil untuk mengkaji secara matang, sebelum memutuskan untuk peralihan pengelolaannya.
Politisi Partai Demokrat dari Kabupaten Bogor ini juga mengingatkan agar Ridwan Kamil bertanggung jawab, karena dulu bersikeras mengambil kebijakan pengawasan dan pengelolaan SMA dan SMK dari daerah ke Pemprov Jabar.
Menurutnya akan membutuhkan banyak tenaga dan pikiran lebih untuk menangani dan mengelola SMA dan SMK.
“Kesimpulan saya, jangan terlalu menyederhanakan persoalan, bekerja menjadi pemimpin itu jangan maunya yang mudah melulu. Karena mengurusi anak-anak SMA dan SMK memang tak semudah membangun alun-alun,” ungkapnya.
“Saya sangat bisa memahami, tangan Kang RK mah memang terlalu lembut dan halus untuk menangani kompleksitas persoalan yang ada di SMA dan SMK, apalagi ngurusin tawurannya. Wajar kalo dia terkesan langsung ingin lempar handuk,” ujarnya.
Asep juga mengatakan bahwa konsep yang dijalankan Ridwan Kamil dalam program pengelolaan SMA dan SMK, seperti program Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) gratis melalui Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD), menjadi blunder, karena kepala sekolah menjadi bulan-bulanan para orang tua siswa.
Ia menekankan bahwa masalah tersebut disebabkan karena kebutuhan operasional sekolah yang belum memadai.
Ia juga mengungkapkan bahwa Ridwan Kamil sempat bersikukuh untuk merealisasikan konsep sekolah satu atap untuk mengantisipasi kekurangan SMA Negeri dan SMK Negeri di banyak kecamatan, namun hingga saat ini belum ada satupun yang terealisasi.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, melakukan kunjungan rutin setiap minggu ke setiap sekolah di Jabar untuk mengingatkan pendidikan karakter dan akhlak bagi siswa-siswa sekolah, terutama mengingat maraknya kerusuhan dan tawuran antar pelajar.
