PARAMETERMEDIA.COM – Anggota DPD RI terpilih masa jabatan 2024-2029 perwakilan Jawa Barat, Alfiansyah alias Komeng tampil berbeda, saat berlangsung rapat DPD. Dalam sebuah video, senator Jabar ini tampil beda dengan rambut gondrong, mengenakan jas hitam, kemeja putih, dan dasi merah, sangat berbeda dibandingkan dengan penampilan biasanya.
Dalam rekaman berdurasi 1 menit 27 detik itu, ia menyampaikan pendapatnya, berbicara dengan kalimat yang serius namun ujung-ujungnya pelawak senior ini tetap tak bisa lepas dari guyonan yang membuat peserta rapat dan netizen ketawa.
Komeng menyampaikan hal-hal krusial terkait anggota DPD yang selama ini peran dan wewenangnya yang dianggap lemah.
Ia menyebut keterlibatan DPD dengan daerah, diantaranya meminta anggota DPD setidaknya harus bertemu dengan kepala daerah setahun sekali, dan anggota DPD harus dilibatkan dalam setiap perancangan APBD di masing-masing dapilnya.
Komedian ini juga menyinggung bahwa anggota DPD tidak punya gigi atau ompong.
” Ini gimana gigitnya klo ompong,” cetusnya, disambut riuh tawa di ruangan rapat tersebut.
Ia juga nyeleneh dengan menyatakan bahwa ada yang mengatakan bahwa disini tempatnya orang-orang yang menganggur yang akhirnya masuk DPD.
Dari apa yang disampaikannya, bahwa jelas ia meminta peran serta keterlibatan setiap anggota DPD yang lebih besar dalam pemerintahan, memperbaiki tata kelola pemerintahan di tingkat daerah.
Mengutip Akurat terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara Senator di AS dengan Indonesia.
Senator di AS memiliki kewenangan yang sangat kuat sangat dan berpengaruh pada jalannya pemerintahan, termasuk fungsi pemakzulan Presiden.
Sedangkan Indonesia peran dan fungsi senator ini tidak jelas dan sangat terbatas, diantaranya hanya bisa mengusulkan RUU, tetapi penentu akhirnya DPR dan Presiden.
DPD RI juga punya fungsi pengawasan pelaksanaan UU, tetapi hasil pengawasannya tetap disampaikan ke DPR RI.
Pada awalnya dibentuk sebagai penyeimbang kekuatan politik, menjadi wadah penyalur kepentingan daerah dalam proses pengambilan keputusan politik penyelenggaraan negara, kini justru menjadi lembaga negara yang nyaris tak berguna.*
