Parametermedia.com-Bupati Sukabumi H Asep Japar memimpin Rapat Dinas Bulan Oktober 2025 yang digelar di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi, Senin (20/10/2025).
Rapat yang dipandu Sekretaris Daerah, H Ade Suryaman ini dihadiri Wakil Bupati H Andreas, Dandim 0622/Kabupaten Sukabumi Letkol Inf Agung Ariwibowo, Kapolres Sukabumi AKBP Samian, para kepala perangkat daerah, serta camat se-Kabupaten Sukabumi.
Dalam rapat tersebut, dilakukan sejumlah penandatanganan kesepakatan kerja sama antara Pemkab Sukabumi dengan berbagai pihak. Di antaranya, Perum Perhutani terkait pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di wilayah Kabupaten Sukabumi.
Selain itu, juga dilakukan penandatanganan kerja sama antara Pemkab Sukabumi dan PT Bima Sakti Multi Sinergi mengenai layanan Payment Gateway Winpay, serta kerja sama dengan Badan Kerja Sama Gereja Kabupaten Sukabumi terkait fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat beragama Kristen dan Katolik.
Secara simbolis, Bupati Sukabumi juga menerima 10 sertifikat aset tanah milik Pemkab Sukabumi dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi.
Setelah penandatanganan, acara dilanjutkan dengan ekspose kinerja mulai dari ATR/BPN, BNNK Sukabumi, dan Dinas Pariwisata.
Dalam arahannya, Bupati H Asep Japar menyoroti adanya pengurangan anggaran dari pemerintah pusat pada tahun 2026 mendatang. Ia meminta seluruh perangkat daerah melakukan langkah efisiensi dan memprioritaskan kegiatan yang benar-benar berdampak bagi masyarakat.
“Kita mengalami penurunan anggaran. Saya minta kepala perangkat daerah melakukan efisiensi, fokus pada kegiatan yang berisiko tinggi dan betul-betul dibutuhkan,” ujar Bupati.
Ia menegaskan, Pemkab Sukabumi ke depan akan fokus pada pembangunan infrastruktur, terutama jembatan, program rumah tidak layak huni (rutilahu), bidang kesehatan, dan pendidikan.
“Lakukan evaluasi agar manfaatnya bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tambahnya.
Bupati juga mengajak seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk tetap konsisten mewujudkan visi dan misi daerah, serta mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
