Parametermedia.com- Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Yudha Sukmagara, akhirnya angkat bicara terkait banyaknya keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Sukabumi, yang belum maksimal berkontribusi dalam menambah Pendapatan Asli Desa (PADes).
Lantaran dari 381 desa yang tersebar di Kabupaten Sukabumi ini, masih banyak BUMDes yang belum memiliki legalitas hukum
Harusnya masalah legalitas BUMDes ini, sudah nggak jadi masalah lagi. Karena itu, merupakan sebuah titik awal. Dimana, kita ingin melakukan sebuah usaha.
Untuk itu, DPRD Kabupaten Sukabumi akan bekerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi, untuk terus mengawal keberadaan dan aktivitas BUMDes dan dalam kiprahnya, mereka tidak hanya menciptakan modal saja, tetapi harus bisa membuat sesuatu usaha yang dinilai sustainable dan berkelanjutan.
“BUMDes ini, jangan hanya berpikiran kepada sifat pinjam saja. Tetapi, BUMDes ini juga harus bikin sebuah usaha yang langsung sektoril,” ujarnya.
Bukan hanya itu, BUMDes ini juga harus mampu melihat pangsa pasar dan potensi pasar yang sesuai di daerahnya untuk bisa tanam dunia usaha.
Untuk itu, keberadaan BUMDes ini harus benar-benar mendapatkan support dan bimbingan atau pendidikan soal kewirausahaan. Seperti tentang pemasaran-pemasaran produk dan juga bagaimana cara berbisnis yang baik dan benar.
“Tentunya, harus bisa menghasilkan sebuah profit. Jadi, BUMDes ini tidak hanya dipakai tempat sebagai seremonial saja, tetapi BUMDes ini pengusahanya harus sustainable dan berkelanjutan.
Iya, memang kalau berbicara dunia usaha, karena basic saya sebetulnya bukan politisi, tetapi memang berangkat dari dunia usaha,” imbuhnya.
Pihaknya juga berharap, keberadaan BUMDes di Kabupaten Sukabumi ini, jangan sampai dilepas begitu saja. Tetapi, mereka harus mendapatkan ilmu terlebih dahulu yang benar-benar faham terhadap sebuah usahanya. Untuk itu, mereka harus memiliki sebuah wawasan dan pemikiran sejalan dengan dunia usahanya.
“Ini harus digaet dan dikawal, agar usahanya berhasil dan bisa berdaya guna untuk masyarakat di desanya. Sehingg, menghasilkan pendapatan asli daerah.
