Parametermedia.com- Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi PDI Perjuangan, Anang, menyampaikan bahwa pihaknya tetap memberikan apresiasi terhadap capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-11 yang diraih Pemerintah Kabupaten Sukabumi dari BPK RI. Namun, Fraksi PDIP tetap memberikan catatan kritis agar transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan APBD ke depan semakin ditingkatkan.

Hal itu disampaikan dalam pandangan fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 pada Rapat Paripurna DPRD, Kamis (19/6/2025).

Menurutnya, capaian WTP 11 kali berturut-turut merupakan prestasi yang patut disyukuri. Namun Fraksi PDIP juga berharap agar ke depannya tidak ada temuan-temuan baru yang bisa menimbulkan persoalan dalam pengelolaan anggaran daerah.

” Pandangan dari Fraksi PDI Perjuangan terkait pertanggungjawaban APBD, Alhamdulillah normatif, tetapi bukan berarti kami hanya mengikuti. Kami tetap memberikan kritik dan masukan,” ujar Anang.

Anang menambahkan, Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan agar pertanggungjawaban APBD ini benar-benar menggambarkan pelaksanaan program pemerintah di tahun 2024 yang lalu, sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan.

Fraksi PDI Perjuangan mendorong agar Pemkab Sukabumi semakin memperkuat komitmen terhadap pengelolaan anggaran yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

“Kami berharap apa yang dipertanggungjawabkan ini benar-benar mencerminkan pelaksanaan program pembangunan yang kemarin sudah dijalankan,” pungkasnya