Pemerintah Malaysia Marah Usai TikTok Terbukti Menghapus Konten-konten Dukungan Terhadap Palestina dari Malaysia
PARAMETERMEDIA.COM – Pemerintah Malaysia secara resmi menyatakan kemarahannya terhadap platform media sosial TikTok dan Meta yang telah terbukti menghapus konten terkait konflik Palestina-Israel yang berasal dari Malaysia.
Seperti yang diketahui bahwa sikap pemerintah Malaysia tegas mendukung perjuangan Palestina.
Perdana Menteri Anwar Ibrahim kerap mengecam dan lantang menyuarakan dukungannya terhadap Palestina di forum internasional.
Menteri Komunikasi dan Digital Malaysia Fahmi Fadzil, Kamis 26 Oktober 2023 mengatakan bahwa TikTok secara sistematis telah menghapus atau menghapus konten yang dukungan luas konflik Palestina-Israel.
Hal itu terbukti setelah banyaknya pengaduan ke Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC) karena konten dan siaran langsung mereka dihapus atau dibatasi.
Fahmi mengungkapkan bahwa salahsatu konten yang dihapus adalah terkait pidato Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Rapat Umum Malaysia Mendukung Palestina Selasa lalu.
“ Ada konten pidato Perdana Menteri dan beberapa gambar dari Gaza…dan Tiktok dalam feedbacknya mengatakan adanya pelanggaran gambar kekerasan,” katanya.
” Saat saya lihat isinya, gambar tersebut menunjukkan seorang ayah menggendong anaknya yang tak bernyawa dalam keadaan terbungkus kain. Tidak ada darah, tidak ada yang berdarah.” ujarnya.
Hal tersebut disampaikan dalam sesi waawancara dengan media setelah acara pengumpulan Dana Kemanusiaan Palestina di Kementeriannya.
“Bagi saya, ini tidak masuk akal…Saya sangat marah pada TikTok sekarang, dan kami telah mengirimkan pesan untuk membuat mereka mengerti,” ungkapnya.
Fahmi juga telah memerintahkan MCMC untuk memberikan peringatan keras terhadap TikTok dan Meta dan meminta pertemuan untuk membahas masalah tersebut.
“Kami tidak ingin hak kebebasan berekspresi, khususnya dalam isu-isu yang berkaitan dengan Palestina, dibatasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab karena alasan tertentu,” ujarnya.
Warga Malaysia yang juga mendukung langkah pemerintahnya ini juga meminta pihak pemerintah Malaysia untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan.*