Parametermedia.com-Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Anang Janur, menyoroti kekacauan penataan data desil sosial yang dinilai merugikan masyarakat miskin. Dampak ketidakakuratan data tersebut menyebabkan sejumlah warga kurang mampu, warga berstatus miskin ekstrem, hingga penyandang disabilitas mendadak masuk ke kategori desil tinggi, sehingga kehilangan hak penjaminan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Keluhan mendalam ini mengemuka saat Anang Janur menggelar Reses Ketiga Tahun Sidang 2026 di Kampung Pasirkasongket, Desa Talagamurni, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Sukabumi, pada Senin (26/10/2026).
Anang menegaskan bahwa persoalan data desil ini harus segera dievaluasi dan dibenahi oleh pihak terkait agar bantuan penjaminan kesehatan pemerintah benar-benar tepat sasaran.
Sebagai langkah konkret, Anang mendorong Pemkab Sukabumi melakukan reorientasi dan efisiensi anggaran daerah demi memprioritaskan pemenuhan layanan kesehatan masyarakat. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah pengalihan alokasi anggaran yang kurang mendesak untuk dialihkan pada pembiayaan jaminan kesehatan bagi warga yang kuotanya terhapus akibat penyesuaian desil.
”Ya, warga menyampaikan dua hal yang utama, yaitu berkaitan dengan BPJS PBI dan perbaikan jalan. Tentu ini akan menjadi catatan penting bagi kami, terutama dalam mendorong penyelesaian masalah kekacauan data desil ini,” ungkapnya
