Parametermedia.com- Revisi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang disahkan pada akhir Maret 2024 yang salah satu perubahannya adalah masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dengan batasan paling banyak dua kali masa jabatan. Hal ini menuia banyak komentar termasuk dari anggota Komisi I DPRD kabupaten Sukabumi Andri Hidayana.
” Kami melakukan pembahasan langsung dengan Kepala DPMD. Membahas perkembangan disahkannya UU Desa, di mana masa jabatan kades menjadi 8 tahun,” kata Andri Selasa, 2 April 2024.
Menurutnya, aturan terbaru ini membuat ratusan desa yang seharusnya melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) pada 2025, diundur menjadi tahun 2027. Hal ini sudah dibahas Komisi I DPRD bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi saat pembahasan LKPJ Bupati Sukabumi tahun 2023
Andri mengatakan beberapa daerah di Indonesia seharusnya pada 2024 ini melaksanakan Pilkades di setiap desanya. Namun berdasarkan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), hadirnya UU Desa terbaru membuat kades yang masa jabatannya berakhir tahun ini (masa jabatan 6 tahun), otomatis diperpanjang dua tahun.
Masih dikatakan Andri, pada 2025 terdapat 241 desa yang akan melaksanakan Pilkades, sesuai agenda yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah. Tetapi rencana itu tidak akan terjadi karena ratusan kepala desa tersebut secara otomatis diperpanjang masa jabatannya selama dua tahun, mengikuti UU Desa terbaru
“Kabupaten Sukabumi ada gelombang Pilkades yang diikuti oleh lebih dari 200 desa di tahun 2025. Tapi secara otomatis tidak dilaksanakan atau mengikuti UU Desa yang ada sehingga kades yang berakhir masa jabatannya di tahun 2025, ada penambahan dua tahun,” jelasnya
Andri berharap kepala desa yang ditambah masa jabatannya bisa lebih berkonsentrasi pada jabatan tersebut yang merupakan amanah masyarakat.
“Bisa maksimal dalam memberikan pengabdian dan menjadi pelayan masyarakat. Dari data yang kami peroleh, ada 241 desa yang diundur Pilkades-nya yakni pada tahun 2027,” pungkasnya
