Parametermedia.com- Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Yudha Sukmagara mengatakan bahwa DPRD turut mendukung penyusunan RKPD melalui saran dan masukan melalui pokok pikiran.
Hal itu disampaikannya pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2025 di Pangrango Resort, Kecamatan Sukabumi, Kamis, 21 Maret 2024. Kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid ini, dipimpin langsung Bupati Sukabumi H, Marwan Hamami serta dihadiri wakil bupati, Forkopimda, Sekda, kepala perangkat daerah, dan berbagai unsur terkait lainnya yang ada di Kabupaten Sukabumi.
“Kami pun memberikan masukan, saran, dan pendapat berupa pokir. Hal itu berdasarkan hasil reses dan penjaringan masyarakat.
“Semuanya telah disesuaikan dengan prioritas pembangunan 2025 dari mulai bidang pemerintahan, infrastruktur, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat,” terangnya.
Apalagi, perencanaan merupakan unsur penting dan perlu perhatian. Sebab, keberhasilan itu bergantung perencanaan yang dibuat.
“Semoga melalui musrenbang dapat menghasilkan kesepakatan untuk perencaan pembangunan daerah Kabupaten Sukabumi yang terbaik,” harapnya.
Sebelumnya, Bupati Marwan menyebutkan pembangunan di 2025 lebih menekankan pada pemantapan infrastruktur daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal itu sesuai tema yang diambil dalam Musrenbang tersebut.
“Musrenbang ini sangat penting. Bahkan kami pun mengoptimalkan potensi yang dimiliki serta menggenjot semuanya, terutama yang beririsan dengan RKPD 2025,” ujarnya.
Di mana, dalam target 2025 itu ada beberapa indikator makro yang menjadi perhatian. Hal itu meliputi indeks pembangunan manusia (IPM), laju pertumbuhan ekonomi (LPE), tingkat kemiskinan, dan indeks gini.
“Berdasarkan hal itu, Pemerintah Kabupaten Sukabumi membuat enam prioritas pembangunan daerah,” ucapnya.
Ke enam prioritas pembangunan daerah itu antara lain, peningkatan kualitas SDM melalui penguatan sistem kesehatan dan pendidikan daerah serta pemberdayaan dan pengembangan kebudayaan. Selain itu, penguatan pengentasan kemiskinan melalui reformasi sistem perlindungan sosial, pengembangan komoditas unggulan melalui hilirisasi dan perluasan akses pasar dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi daerah.
