Parametermedia.com-Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 di Bale Pangripta, Bapperida Kabupaten Sukabumi, Selasa (31/3/2026). Forum strategis ini diikuti sekitar 400 peserta dari unsur perangkat daerah, para camat, DPRD, instansi vertikal, tokoh masyarakat hingga TP PKK.
Tema RKPD 2027 ditetapkan sebagai “Penyiapan Ekosistem Pendukung untuk Penguatan Agroindustri dan Pariwisata”.
Beberapa agenda nasional yang menjadi fokus dukungan antara lain, Penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, Pembangunan Sekolah Rakyat, Pembangunan 3 juta rumah, Ketahanan pangan, Program kesehatan universal melalui JKN dan Makan Bergizi Gratis (MBG), Perluasan akses pendidikan dasar dan menengah, Pengendalian inflasi dan penguatan koperasi desa, serta Kemudahan perizinan usaha.
Belanja wajib juga ditekankan, termasuk 40% untuk infrastruktur layanan publik, seperti program Tumaninah (pembangunan jalan kabupaten dan irigasi) serta program Sakinah (rumah layak huni). Selain itu, sektor pendidikan dialokasikan minimal 20%, disusul kesehatan dan sektor pelayanan publik lainnya.
Budi Azhar Mutawali, menegaskan RKPD 2027 harus sepenuhnya selaras dengan RPJMD 2025-2029. Ia menekankan pentingnya penyusunan program berdasarkan isu strategis daerah dan aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui reses maupun pengawasan DPRD.
“RKPD harus menjawab kebutuhan riil masyarakat dan konsisten dengan visi pembangunan jangka menengah. Penguatan agroindustri dan pariwisata harus menjadi motor ekonomi Sukabumi,” singkatnya.
Diharapkan forum Musrenbang mampu menciptakan perencanaan yang partisipatif dan berbasis kebutuhan masyarakat.
Dalam kesempatan itu dipaparkan secara rinci alur penyusunan RKPD 2027, mulai dari Kick Off Meeting (Desember 2025), Forum Konsultasi Publik, Musrenbang kecamatan, hingga forum perangkat daerah. Penyusunan rancangan akhir RKPD dijadwalkan rampung pada minggu keempat Juni 2026.
Berdasarkan data Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), terdapat 6.617 usulan kegiatan dari Musrenbang desa. Usulan tersebut kemudian dibahas kembali pada Musrenbang kecamatan dan menghasilkan 1.711 usulan prioritas yang kini sedang diverifikasi perangkat daerah.
Kegiatan dilanjutkan penandatanganan berita acara Musrenbang RKPD 2027.
