PARAMETERMEDIA.COM – Kolonel (Purn) Sri Radjasa Chandra dalam bincang di saluran Hersubeno Point mengungkapkan fakta-fakta dan menunjukan dugaan kelompok mana yang melakukan teror penyiraman air keras terhadap anggota KontraS, Andri Yunus.

Menurut perwira yang bertugas di Bais sejak zaman L.B Moerdani ini bahwa DENPOM TNI telah mengumumkan bahwa para pelaku berasal dari Detasemen Markas (DenMa) dan bukan personil intelijen.

Keempat orang tersebut bekerja pada bagian administrasi perkantoran di lembaga intelijen, yang bekerja sebagai unsur pelayanan pimpinan, personil dan tidak dilatih dengan kemampuan intelijen.

Menurut Sri kasus ini adalah bagian dari skenario besar yang di jalankan yang mengarah kepada Prabowo Subianto sebagai target utamanya.

Ia mengaris bawahi bahwa logika kekuasaan tidak akan menjalankan tindakan kekerasan yang berisiko tinggi, mudah terbongkar dan berdampak langsung pada pemerintah.

“Ada aktor yang berada diluar kendali formal, yang membuktikan bahwa Prabowo tidak memegang penuh kendali kekuasaan, ada cawe-cawe pihak lain” ungkapnya.

“Dalam studi intelijen, fenomena ini dikenal sebagai rogue actors, yaitu elemen dalam institusi yang bertindak menyimpang dari garis komando. Mereka bukan sekadar pelanggar disiplin. Dalam konteks tertentu, mereka bisa menjadi instrumen dari konfigurasi kepentingan yang lebih luas,” ungkapnya lagi.

Menurutnya pola-pola yang terjadi saat ini mirip dengan
kasus G30 S PKI, dimana ada kekuatan besar menggunakan militer untuk menciptakan chaos, akan lebih buruk jika pemerintah tidak melakukan tindakan tegas.

Sri mengingatkan bahwa arsitek dalam kasus ini adalah pihak cerdas yang memanfaatkan institusi yang selama ini dianggap bersih, yang menyasar Prabowo dengan latar belakang militernya.

Prabowo yang juga geram, mengeluarkan pernyataan dan perintah pengusutan tuntas sehari setelah terjadinya kasus tersebut.

Menurut Sri kasus ini adalah upaya penghianatan dan pembusukan untuk menjatuhkan pemerintah, dan tidak bisa dihindari oleh Prabowo.

” Prabowo harus mengambil langkah revolusioner, sikat habis kalau masih menginginkan republik ini baik-baik saja,” tegasnya.

Penyimpangan institusi keamanan berdampak tidak hanya pada korban tetapi juga pada persepsi publik terhadap negara, dimana satu peristiwa dapat menggambarkan citra aparat, kepercayaan masyarakat hingga jauhnya legitimasi pemerintah.

Perbincangan semakin menarik ketika muncul pertanyaan
jika Prabowo lengser, diluar dugaan mantan intel ini menyebut pihak mana yang akan mengambil alih.

“Kita tahu kekuatan politik mana sih yang masih memiliki syahwat ingin merebut kekuasaan presiden semakin kuat semakin hari. Jadi siapa lagi kalau bukan geng solo,” ungkapnya.

Sri mengingatkan Presiden harus mengambil sikap karena kasus ini adalah kegagalan dari kepemimpinan TNI dan ketidak mampuan polisi.

Karena Panglima TNI dan Kapolri sangat terikat dengan pemerintahan yang lalu, sehingga tidak ada jalan lain selain mengganti puncak pimpinan di kedua institusi ini.**