Parametermedia.com-Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali mengatakan keberadaan IPKD MCP bukan sekadar sistem pemantauan, tetapi juga alat strategis untuk menekan praktik korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.
Dirinya menyambut positif peluncuran Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2025. Program ini diharapkan mampu memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan.
“Kami di DPRD Kabupaten Sukabumi sangat mendukung program ini. IPKD MCP KPK 2025 menjadi instrumen penting dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan transparan,” ujarnya usai menghadiri peluncuran program tersebut secara virtual di Pendopo Sukabumi, Rabu (5/3/25).
Budi menegaskan bahwa DPRD Kabupaten Sukabumi siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan KPK dalam menyukseskan program ini. Ia berkomitmen untuk mengawal implementasi IPKD MCP agar tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar berjalan secara efektif.
Sebagai langkah konkret, DPRD Kabupaten Sukabumi akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap kebijakan daerah agar setiap program yang dijalankan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Budi juga menyoroti pentingnya menjadikan IPKD MCP sebagai alat evaluasi nyata, bukan hanya sekadar angka atau skor yang harus dikejar. Menurutnya, keberhasilan program ini bergantung pada konsistensi dan keseriusan pemerintah daerah dalam mengimplementasikannya.
