PARAMETERMEDIA.COM – Junta militer Myanmar melarang wartawan internasional untuk masuk ke wilayah-wilayah yang hancur oleh gempa berkekuatan 7,7 skala Richter pada 28 Maret 2025.
Kehancuran diperparah dengan 34 gempa susulan berkisar antara 3,0 hingga 7,7 skala richter yang dilaporkan oleh Departemen Meteorologi dan Hidrologi Myanmar.
Larangan tersebut menyebabkan tertutupnya informasi terkait dampak dari bencana dahsyat ini.
Myanmar Now melaporkan meskipun media independen dilarang sejak 2021, para jurnalis yang berada di Myanmar bergerak dibawah tanah dan sebagian melaporkan dari Thailand.
Para jurnalis mempertaruhkan nyawa mereka untuk memberikan informasi dan pembaruan yang penting.
Pada pernyataan Minggu 30 Maret, melalui pesan audio dari juru bicara Junta Mayor Jenderal Zaw Min Tun mengatakan larangan tersebut karena keterbatasan layanan penting seperti air, listrik, dan akomodasi.
“Tidak mungkin bagi (jurnalis asing) untuk datang, tinggal, mencari tempat berlindung, atau bergerak di sekitar sini. Kami ingin semua orang memahami hal ini,” katanya.
Menurutnya kehancuran luas akibat gempa berada di wilayah Naypyidaw, Mandalay, Sagaing, dan Negara Bagian Shan selatan.
Junta mengumumkan hingga pada Minggu 30 Maret tercatat sebanyak sekitar 1.700 tewas, 3.400 terluka dan lebih dari 300 masih hilang.
Sementara sumber independen lainnya mengatakan bahwa jumlah korban lebih dari jumlah yang di sampaikan oleh junta militer.
Larangan kepada jurnalis asing ini menimbulkan keprihatinan serius tentang transparansi dan tingkat krisis kemanusiaan yang sebenarnya.
Sementara wartawan lokal juga menghadapi ancaman berat, yang menghambat upaya untuk menilai skala penuh bencana dan bantuan.
Pada tahun 2023, seorang jurnalis foto Myanmar Now, Sai Zaw Thaike ditangkap saat mendokumentasikan dampak dari Topan Mocha dan kemudian dijatuhi hukuman 20 tahun penjara.**
