Parametermedia.com -Bupati Sukabumi H. Marwan Hamami menekankan agar hasil dari rakornas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah menjadi perhatian bagi Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Sukabumi dan segara menindaklanjuti hasil dari Rakornas ini.

Hal itu disampaikannya usai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) di Grand Sahid Jaya Jakarta, Selasa 03 Oktober 2023

” saya tekankan kepada para kepala OPD agar segera menindak lanjutinya serta dalam pelaksanaanya hasil rakornas ini dapat di percepat dan dapat selesai di tahun 2023. ” tegas Bupati

Bupati berharap agar para kepala OPD dapat memberikan inovasi – inovasi di lapangan yang bisa di pakai sebagai acuan untuk percepatan penerapannya.

” Dengan demikian maka Rotasi kebijakan dan kecepatan informasi akan semakin mudah untuk di pakai sebagai dasar kebijakan” ungkap Bupati

Diketahui Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kemenko Bidang Perekonomian RI ini mengusung tema”Sinergi Nasional Akselerasi Digitalisasi Daerah Untuk Indonesia Maju”

Rakornas sebagai forum tertinggi koordinasi percepatan dan perluasan digitalisasi daerah nantinya akan dipimpin oleh Bapak Presiden dan akan diikuti oleh Menteri/Pimpinan Lembaga Anggota Satgas P2DD.

Dalam kesempatan itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin secara virtual menyampaikan bahwa indikator ekonomi Indonesia sampai saat ini masih menunjukkan prospek yang baik meski di tengah situasi ekonomi global yang penuh ketidakpastian.

Perekonomian nasional tumbuh di atas 5 persen selama 7 kuartal berturut-turut, di mana pada triwulan II tahun 2023 mencapai 5,17 persen year on year, kata Wapres.

Oleh karena itu , dalam menjaga momentum menuju Indonesia Maju, Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 6-7 persen. Salah satu upaya untuk mengejar target tersebut dapat dilakukan melalui penguatan teknologi digital.

Wapres mengatakan inovasi transaksi keuangan daerah berbasis digital akan berimplikasi pada peningkatan pendapatan asli daerah, transparansi, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, serta pelayanan publik.