Parametermedia.com-Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi Ai Sri Mulyati mengatakan bahwa semua pemda mengalami keterbatasan anggaran karena kebijakan pusat, termasuk di Kabupaten Sukabumi. Salah satu yang dilakukan adalah menggenjot PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari pajak.
Menurutnya, Mengoptimalisasi sektor pajak bagus, tapi jangan lupa Kabupaten Sukabumi itu selama ini menjadi rumah bagi banyak perusahaan besar, baik investasi asing, nasional hingga lokal. .
” Ini potensi dan kita sudah punya peraturan bupati sebagai payung hukum. Ini yang menjadi salah satu fokus kerja Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi bersama dinas dan instansi terkait,” ungkapnya
Dirinya menegaskan bahwa pengelolaan dana CSR (Corporate Social Responsibility) bisa membantu pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan rakyat di tengah keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah daerah.
Ia menegaskan Dana CSR dari seluruh perusahaan di Kabupaten Sukabumi harus dikelola oleh pemerintah daerah secara maksimal.
Ai mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Kemitraan dan Bina Lingkungan. Permasalahan saat ini menurutnya, keberadaan aturan ini belum tersosialisasi dengan baik kepada pelaku usaha.
“Hasil uji petik, kunjungan kami ke sejumlah perusahaan besar. Ternyata mereka belum melaksanakan aturan CSR ini. Bahkan gabung ke forum CSR yang dibentuk wadah bagi pelaku terkait CSR juga banyak yang belum. Ini (CSR) seharusnya dioptimalkan,” tegasnya.
Ia membayangkan jika semua perusahaan taat aturan untuk CSR ini makan persoalan keterbatasan anggaran pemda dalam pembangunan khususnya infrastruktur yang menjadi masalah berkepanjangan, bisa diselesaikan secara bertahap.
“Seperti masalah jalan kabupaten yang selalu viral. Ini kan sulit diatasi secara merata karena anggarannya minim. Untuk itu kita dorong lewat optimalisasi CSR, selain sekolah rusak, posyandu, dan lainnya. CSR Ini potensi sumber dana pembangunan kabupaten Sukabumi sebagai kawasan industri,” pungkasnya.
