Parametermedia. com-Taopik Guntur Rochmi, anggota DPRD kabupaten sukabumi secara terbuka mendesak pemerintah untuk mengambil langkah tegas dan menyeluruh terkait dengan puluhan hektare lahan pertanian di Desa Cihaur, Kecamatan Simpenan yang disebut-sebut terdampak limbah yang diduga berasal dari operasional tambang milik salah satu PT.
“Pemerintah harus menyelidiki secara serius. Kalau terbukti ada kerusakan lingkungan dan kerugian ekonomi bagi masyarakat akibat kegiatan tambang tersebut, maka perusahaan harus bertanggung jawab penuh,” ujarnya, Rabu (9/4/25).
Menurutnya, tanggung jawab perusahaan tidak boleh berhenti pada kompensasi kepada warga. Lebih dari itu, harus ada pemulihan lingkungan yang tuntas, bahkan penghentian operasi jika terbukti melanggar regulasi.
“Kalau ada pelanggaran serius, izin operasional harus dicabut. Tidak bisa ada toleransi untuk aktivitas tambang yang abai terhadap lingkungan dan nasib masyarakat,” tambahnya.
Opik juga mengkritisi tata kelola tambang PT tersebut yang dinilainya buruk dan tidak profesional. Ia menyebutkan tidak adanya kejelasan reklamasi bekas tambang sebagai bukti lemahnya komitmen perusahaan terhadap kelestarian alam.
“Manajemen tambang seperti ini hanya menyisakan kerusakan. Yang menanggung akibatnya adalah rakyat. Ini harus jadi pelajaran bagi semua pihak,” katanya.
Selain itu, ia menyoroti praktik pertambangan ilegal yang masih marak di wilayah Sukabumi Selatan. Ia mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mencari penghidupan tanpa merusak alam.
“Kita harus sadar, tanda-tanda kerusakan sudah nyata. Kalau terus begini, bukan tidak mungkin Sukabumi akan mengalami nasib buruk seperti Pongkor. Jangan tunggu bencana baru kita menyesal,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa selain kerusakan ekosistem, kegiatan tambang liar berisiko memicu konflik sosial dan masuk dalam jeratan hukum.
“Masih banyak potensi ekonomi lain yang bisa dikembangkan dengan cara yang ramah lingkungan. Jangan pertaruhkan masa depan hanya demi keuntungan sesaat,” ujarnya.
Opik berharap momentum ini bisa menjadi titik balik untuk evaluasi menyeluruh, baik bagi pemerintah, pelaku usaha tambang, maupun masyarakat sendiri.
