PARAMETERMEDIA.COM – Chatham House, Institut Urusan Internasional Kerajaan Inggris dalam artikel Ben Bland Direktur Program Asia-Pasifik memprediksi pemerintahan Prabowo Subianto yang terpilih sebagai Presiden Indonesia.
Bland mengatakan Prabowo Subianto yang akan mulai menjabat pada bulan Oktober kemungkinan besar tidak akan memerintah sebagai proxy atau bukan sebagai wakil Jokowi.
Bland mengungkap pertemuannya dengan Prabowo pada 2013, dan mengetahui fakta-fakta pribadi perwira tinggi militer ini tidak dilahirkan untuk memerintah tetapi untuk mengabdi.
Walaupun menghadapi tuduhan pelanggaran HAM, namun jelas Prabowo mengurangi retorika untuk tidak menimbulkan keributan saat pilpres.
Artikel itu menyebut Jabatan wakil presiden di Indonesia sama lemahnya dengan di AS, realitas politik akan membatasi pengaruh Jokowi dan kesulitan Gibran untuk menggunakan posisi tersebut. Disisi lain para pemimpin partai dan taipan politik yang mendukung Jokowi akan mengalihkan dukungan pada Prabowo.
Untuk menghindari nasib yang sama dengan Susilo Bambang Yudhoyono,dimana pengaruhnya menyusut drastis setelah menjabat, Jokowi menempatkan putranya menjadi orang nomor dua.
Di bidang ekonomi, Prabowo kemungkinan akan melanjutkan dorongan kontroversial Jokowi untuk membangun ibu kota baru senilai $33 miliar di hutan Kalimantan. Mengubah Indonesia menjadi negara industri modern dan bukan sekedar eksportir komoditas mentah.
Walaupun belum jelas rencana untuk menjadikan Indonesia mandiri dalam hal pangan dengan posisi fiskal dan moneter negara yang terbatas, namun dipastikan Prabowo tidak akan fokus untuk menarik investasi dan mengembangkan infrastruktur.
Dalam konteks demokrasi ia akan memerintah bagi seluruh rakyat Indonesia dan mengecam biaya yang tidak perlu dan kompleksitas demokrasi di Indonesia.
Banyak aktivis hak asasi manusia khawatir tentang apa yang mungkin ia lakukan jika ia mewarisi sistem Jokowi dimana check and balances demokrasi terkikis di bawah kepemimpinan Jokowi.
Banyak kasus lain yang disoroti seperti pengurangan wewenang KPK dan pembatalan batas usia minimal 40 tahun bagi calon presiden dan wakil presiden.
Jokowi tidak suka formalitas diplomatik, tidak pernah menghadiri Sidang Umum PBB secara langsung, dan kebijakan luar negerinya dipusatkan pada peningkatan perdagangan dan investasi.
Mantan jenderal yang dibesarkan di London, Zurich dan Kuala Lumpur ini kemungkinan besar akan menjadi presiden yang sangat berbeda di kancah internasional karena fasih berbahasa Inggris dan menyukai pusat perhatian global.
Dengan gayanya sendiri yang antusias namun tidak dapat diprediksi, terbukti pada Juni tahun lalu, dimana Prabowo menyampaikan rencana perdamaian yang dibuat secara tergesa-gesa untuk Ukraina.
Komitmen jangka panjang Indonesia terhadap kebijakan luar negeri yang independen dan non-blok, akan tetap dipegang teguh oleh Prabowo.
Namun yang jelas Prabowo akan menentukan agendanya sendiri setelah mendapatkan kekuasaan.
Peran Indonesia yang sangat penting di Asia Tenggara, dimana posisinya di garis depan persaingan AS-Tiongkok, skala dan pertumbuhan pesat ekonomi G20, dan status Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia.
